Angkutan Batubara Sumsel Distop Pulau Jawa Gelap Gulita

0
97

JAKARTA, Makronesia.id — Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) meminta pemerintah pusat turun tangan atas kisruh penutupan jalan umum untuk angkutan batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel). Dampak dari kebijakan tersebut seluruh angkutan batubara di Sumsel terancam lumpuh total.

Jika pasokan batubara terganggu, Listrik di Pulau Jawa padam.

Juru bicara APLSI Rizal Calvary mengatakan, sebagian besar pembangkit listrik di Jawa dan Sumatera sangat tergantung pada pasokan batubara dari Sumatera Selatan. Sebab itu, bila pasukan batubara terganggu, akan memadamkan sebagian besar listrik di Jawa dan Sumatera.

“Digabung seluruh Kalimantan pun, produksi batubara Sumatera Selatan yang terbesar. Sumsel memasok untuk sebagian besar pembangkit Sumatera dan Jawa,” ucap dia melalui siaran persnya, rabu (7/11).

Rizal memaparkan, Sumsel merupakan lumbung energi nasional. Selain memperkuat cadangan devisa, Sumsel juga berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional, utamanya ketersediaan listrik. “Pada tahun 2018, total produksi batubara Sumatera Selatan diperkirakan sekitar 48,5 juta ton atau 9 persen produksi nasional,” ucap Rizal.

Rizal mengatakan, terhitung mulai hari ini, jalan umum di Sumatera Selatan dipastikan steril dari angkutan truk batubara. Kepastian itu diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru (HD) melalui Sekda Sumsel Nasrun Umar, saat jumpa pers di Ruang Rapat Bina Praja Selasa, (6/11).

“Dengan segala pertimbangan matang, Pergub 23 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara di Jalan Umum dicabut terhitung 8 November 2018 mulai pukul 00.00 WIB. Jadi mulai 8 November tidak ada lagi truk batubara di jalan umum,” tegas Nasrun.

Rizal mengatakan, dampak dari kebijakan itu semua angkutan batubara baik melalui kereta api dan jalan khusus batubara mesti melalui jalan umum. “Truknya kan semua melalui jalan umum dulu dari titik awal di tambangnya, kemudian ke sub-station kereta api dan jalan khusus. Terancam lumpuh total. Bisa mogok semua,” ucap Rizal.

Rizal meminta agar Pemprov mencabut kembali kebijakan tersebut, sampai adanya win-win solution baik bagi dunia usaha dan pemerintah. Sebab kebijakan ini akan berdampak negatif terhadap industri listrik dan perekonomian lokal dan nasional. “Dampak ekonomi dan dampak sosialnya akan besar sekali,” ujar dia. Rizal mengatakan, Sumsel akan merugi   sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,3 triliun/tahun bila terjadi penutupan jalan untuk batubara. “Kerugian ini akibat dari berkurangnya 23 juta ton per tahun  penjualan batubara Sumsel,” ucap dia. (ALIAMUDIRA)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 65 = 69